Artikel ini disusun berdasarkan tulisan Amir Jawas
Perjuangan untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) bukanlah gerakan spontan, melainkan hasil dari proses panjang, melibatkan banyak tokoh, dinamika politik, serta komitmen masyarakat Pulau Sumbawa. Berdasarkan catatan dan kesaksian dari salah satu pelaku sejarah, Amir Jawas, artikel ini disusun untuk meluruskan sejarah dan menempatkan fakta-fakta perjuangan PPS pada proporsi yang tepat.
Roh Perjuangan dan Awal Pembentukan KP3S
Semangat awal perjuangan PPS tumbuh dari keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk berdiri sebagai provinsi mandiri, lepas dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Sumbawa (KP3S).
Struktur awal KP3S Provinsi NTB antara lain:
- Ketua: Dr. Agus Sofian Wahab, S.H.
- Sekretaris Jenderal: Prof. Salim, S.H.
- Wakil Ketua: Dr. Hj. Mariam, Drs. Harun Al Rasyid, Ikhlasuddin Jamal, S.E., Abdullah, S.H., Yakup MT, dan lainnya.
Pada masa Gubernur NTB Harun Al Rasyid, gerakan PPS belum mendapatkan dukungan penuh, bahkan ditolak secara halus. Namun, setelah beliau tak lagi menjabat, Harun Al Rasyid justru bergabung aktif dengan KP3S dan rutin hadir dalam rapat-rapat strategis, terutama yang digelar di kediaman Hj. Mariam.
Dalam forum-forum internal KP3S, sempat muncul perbedaan pendapat terkait lokasi calon ibu kota PPS. Yakup MT (mantan Bupati Dompu dan Sultan Dompu) mendukung Sumbawa Besar sebagai ibu kota, sementara Harun Al Rasyid mengusulkan Plampang, dengan alasan kedekatan geografis dengan Bima dan ketersediaan lahan luas.
Rapat, Dinamika, dan Tantangan
Karena belum memiliki kantor tetap, kegiatan KP3S banyak dilakukan di Kantor Notaris Abdullah, S.H. dan rumah Hj. Mariam. Pada satu masa, KP3S difasilitasi oleh Harun Al Rasyid untuk menggunakan gedung di Jalan Langko, eks kantor redaksi Lombok Pos. Namun, kantor tersebut mengalami gangguan serius: spanduk PPS dirusak, dan kantor dilempari batu setiap malam.
Akhirnya, kegiatan KP3S kembali dipusatkan di kantor notaris atau berpindah-pindah untuk menjaga keamanan. Meski dihadang berbagai tekanan, semangat perjuangan PPS tak pernah surut.
Deklarasi dan Konsolidasi Regional
Deklarasi resmi PPS dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, diprakarsai oleh Amir Jawas bersama KP3S Jakarta. Sementara itu, KP3S di Mataram mulai membentuk cabang-cabang di daerah:
- Kabupaten Sumbawa: Ketua Mustami Hamzah, Sekretaris Samayul Fikri
- Dompu dan Bima: Tokoh lokal dan pemerintah daerah
- Kota Bima: Wali Kota Qurais
- KSB: Dr. Agus Sofian Wahab
Dalam perkembangannya, KP3S Kabupaten Sumbawa kemudian dipimpin oleh almarhum Mustami Hamzah bersama Ir. Ikhraman.
Era Gubernur TGB: PPS Makin Solid
Pada masa Gubernur Tuan Guru Bajang (TGB), KP3S semakin aktif melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa. Hasilnya sangat signifikan:
- Seluruh bupati dan wali kota sepakat menjadikan Sumbawa Besar sebagai ibu kota PPS,
- Keputusan ini diperkuat melalui rapat paripurna DPRD masing-masing daerah,
- Dokumen resmi ditandatangani dan disepakati secara kolektif.
Deklarasi besar direncanakan digelar di Lapangan Karuto, Sumbawa, dan dihadiri oleh ribuan masyarakat serta tokoh-tokoh Pulau Sumbawa.
Usulan Anggaran dan Kajian Resmi
KP3S mengajukan proposal pendanaan ke Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Keduanya menyetujui:
- Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran miliaran rupiah,
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menganggarkan ratusan juta rupiah.
Dana tersebut digunakan untuk membentuk tim kajian resmi, sesuai amanat undang-undang pemekaran daerah. Namun, dalam proses ini, KP3S menghadapi sejumlah upaya penggagalan, seperti laporan data yang direkayasa oleh beberapa dinas di tingkat provinsi. Hal ini terungkap dari laporan Irfan Rayes, Kepala Dinas Kelautan NTB.
Meski demikian, KP3S Mataram bekerja keras melengkapi seluruh persyaratan. Proposal PPS kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan dibawa dalam audiensi dengan DPR RI. Tim KP3S Mataram pun melakukan perjalanan ke Jakarta, berkoordinasi dengan KP3S Jakarta dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kunjungan DPR RI ke Pulau Sumbawa.
Persiapan Calon Ibu Kota dan Kantor Gubernur
Dalam rangka menyambut kunjungan DPR RI, KP3S Mataram bekerja sama dengan pemuda dan masyarakat Sumbawa mempersiapkan lahan dan fasilitas:
- Lahan ratusan hektare dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa di kawasan Labuhan Badas sebagai calon lokasi ibu kota PPS.
- Gedung bekas kantor DPRD Kabupaten Sumbawa disiapkan sebagai kantor gubernur PPS.
Semua persiapan dan komitmen tersebut dipaparkan secara resmi oleh KP3S kepada tim DPR RI.
Penutup: PPS dan Harapan yang Masih Menyala
Dengan selesainya proses administratif, seluruh dokumen dan persyaratan pemekaran PPS telah lengkap dan disimpan di Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Sumbawa Besar telah ditetapkan secara resmi sebagai calon ibu kota PPS.
Namun, hingga kini, realisasi PPS masih tertahan oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah. Amir Jawas menyampaikan pandangannya bahwa satu-satunya sosok yang memiliki kapasitas politik dan posisi strategis untuk membuka kembali moratorium ini adalah Fahri Hamzah, tokoh nasional asal Pulau Sumbawa.