Pemda mempunyai peran penting dalam menentukan penerapan SID. Berdasarkan UU Desa dan berbagai peraturan turunan, Pemda bertanggung jawab dan diberi wewenang memfasilitasi SID bagi desa di wilayahnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Pemda bisa saja menerapkan peraturan yang mengharuskan desa menerapkan SID tertentu. Pemda juga dapat memudahkan desa dengan menerbitkan peraturan yang memudahkan penganggaran SID, dan juga dapat menyediakan hosting SID bagi desa di wilayahnya.
Meskipun OpenSID telah berhasil menyebar luas berkat peran komunitas secara mandiri, keberlanjutannya akan lebih terjamin dengan adanya dukungan dari Pemda. Pemda juga berpotensi memungkinkan penerapan OpenSID oleh desa-desa yang terkendala menerapkan secara mandiri dan juga berpotensi meningkatkan tingkat pemanfaatannya secara menyeluruh di wilayahnya.
Karena itulah, OpenDesa fokus, melalui Divisi Kerja Sama, untuk memperkenalkan OpenDesa dan bantuan yang dapat diberikan oleh OpenDesa kepada Pemda.
Aset utama yang saat ini digunakan untuk mendapatkan dukungan Pemda adalah Solusi Satu Data yang bertujuan menyajikan data OpenSID untuk keperluan OPD di Pemda. Aplikasi Dasbor SiapPakai dan OpenKab dikembangkan sebagai bagian dari solusi tersebut.
Penerapan Solusi Satu Data oleh Pemda berperan memperkuat penerapan OpenSID di wilayah Pemda tersebut. Dalam solusi tersebut, keseluruhan desa harus hosting di Diskominfo dan harus berlangganan Premium.
Saat ini sudah ada empat Pemda yang menerapkan Solusi Satu Data dari OpenDesa, yakni Kab Tabanan, Kab Paser, Kab Bima dan Kota Bima.
Strategi jangka panjang OpenDesa adalah supaya sebanyak mungkin Pemda menerapkan Solusi Satu Data dari OpenDesa.
Divisi Pengembangan Aplikasi mendukung strategi tersebut dengan terus mengembangkan aplikasi dan solusi teknis untuk Solusi Satu Data tersebut.
Arah pengembangan
Dalam masa kepengurusan 2023-2026 ini, dan sangat mungkin diteruskan pada masa kepengurusan 2026-2029, pengembangan aplikasi untuk menggalang dukungan Pemda akan terus fokus pada penyempurnaan dan peningkatan Solusi Satu Data OpenDesa.
Dasbor SiapPakai akan terus ditingkatkan kestabilannya dan disempurnakan untuk mempercepat dukungan layanan Solusi Satu Data, termasuk proses penggabungan desa baru dan pengelolaan semua unsur aplikasi terkait, termasuk OpenSID, PBB, KelolaDesa, LayananDesa; dan juga modul Prodeskel, tema Premium dstnya.
Untuk antisipasi adanya Pemda baru yang akan menerapkan Solusi Satu Data, proses pemasangan Dasbor SiapPakai, OpenKab dan unsur terkait juga akan ditingkatkan supaya lebih lancar dan efisien. Terutama untuk mendukung program SKALA yang diharapkan akan mulai pada tahun 2025, di mana ditargetkan pemasangan Solusi Satu Data OpenDesa di sebanyak mungkin Pemda di NTB.
Pengembangan OpenKab akan terus diprioritaskan, berdasarkan kebutuhan Pemda yang telah memasang Solusi Satu Data. Sesuai prinsip pengembangan aplikasi OpenDesa, semua fitur yang dikembangkan dirancang supaya berlaku bagi semua wilayah, tidak saja wilayah yang meminta awal.
Program-program berikut akan berperan sebagai pemicu utama pada pengembangan fitur OpenKab:
Desa Cantik, program BPS untuk meningkatkan literasi data seluruh aparat desa (https://siokicantik.bpsoki.com/blog/apa-itu-desa-cantik ). Pada prakteknya, penerapan program Desa Cantik fokus pada penyajian statistik data desa sesuai arahan BPS
Data Desa Presisi, program ini bertujuan menyuguhkan data yang lengkap dan akurasinya terukur terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat (Data Desa Presisi)
Konkretnya, pengembangan fitur Data Desa Presisi yang akan diterapkan akan terutama didorong oleh kebutuhan Kab Tabanan yang telah menerapkan Solusi Satu Data dan memprioritaskan penerapan Data Desa Presisi melalui instruksi Bupati.
Proyek SKALA, program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia. Yang relevan bagi OpenDesa adalah kegiatannya dalam meningkatkan penerapan sistem informasi desa di NTB. Diharapkan OpenDesa akan menjadi mitra membantu SKALA di NTB pada tahun 2025-2026. Dalam kegiatan ini, direncanakan OpenDesa akan berusaha menerapkan Solusi Satu Data OpenDesa di sebanyak mungkin Pemda di NTB, selain Kab Bima dan Kota Bima yang telah menerapkan.